Laporan Wartawan Tribunnews. com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Anggota Panitia Istimewa (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus Papua Guspardi Gaus mengungkap untuk mengakhiri masalah di Papua, bervariasi kementerian terkait harus dilibatkan dalam pembahasan RUU Otsus Papua.  

Karena, kata Guspardi, kasus Papua tidak hanya tersedia di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan PEDOMAN serta Kementerian Keuangan.  

“Saya berpendapat bahwa persoalan Papua kepalang jawabnya tidak hanya di tiga kementerian ini saja.

Namun selalu pada beberapa kementrian sebab masalah papua menyangkut bervariasi sektor kehidupan yang harus juga kita bahas di RUU ini.

Meskipun leading sektornya atau koordinatornya ada pada Kementerian Dalam Negeri, ” perkataan Guspardi, dalam Rapat Kerja Pansus RUU Otsus Papua di Ruang Rapat Pansus DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (24/6/2021).  

Mengucapkan juga: Korban Tewas Penembakan pada Yahukimo Papua, Seorang Kelapa Suku dan 4 Praktisi Bangunan Jembatan

Rapat tersebut serupa dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian dan Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej secara fisik, serta Pemangku Menteri Keuangan via zoom.  

Guspardi mencontohkan masalah pendidikan, dimana alokasi belanja pendidikan dalam UU Otsus Papua diamanahkan sebesar 30 persen, namun realisasinya tidak sampai 5 persen.

Begitupun alokasi belanja untuk kesehatan yang diamanahkan sebesar 15 persen, kenyataannya terealisasi hanya 7, 43 persen dalam Provinsi Papua dan hanya 2, 56 persen dalam Papua Barat.  

Tidak hanya tersebut, pihaknya juga dikagetkan oleh permasalahan listrik di Papua. Ia mendapati apa yang disampaikan dalam rapat kegiatan berbeda dengan yang disampaikan masyarakat.