Laporan Wartawan Tribunnews. com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengecam terbitnya Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2021 Mengenai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dalam PP ini disebutkan Pancasila serta Bahasa Indonesia tak menyelundup dalam kurikulum wajib Kaki Nasional Pendidikan

“Disamping tak sesuai secara UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP 57/2021 tentang SNP ini pula bertentangan dengan UU No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara. Dalam UU PSDN kasar tertulis bahwa dalam seluruh tataran tingkatan itu wajib ada pembelajaran Pancasila di dalam konteks bela negara, ” kata Hasanuddin kepada Tribunnews, Jumat (16/4/2021).

Baca pula: Revisi PP 57/2021 Solusi Kembalikan Pancasila Dalam Pendidikan Nasional

Hasanuddin mengatakan setelah dicek pada PP No 57/2021 (Pasal 6 ayat 1) memang standar kompetensi difokuskan penanaman karakter yang sesuai secara nilai- nilai Pancasila.

Sedangkan penanaman karakter Pancasila tidak muncul dalam standar lulusan jenjang pelajaran menengah umum (Pasal enam ayat 2), menengah keterampilan (Pasal 6 ayat 3), hingga pendidikan tinggi (Pasal 6 ayat 4).

“Sementara pada UU No 23/2019 tentang PSDN Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada setiap jalur, tinggi, dan jenis pendidikan, ” ujarnya.

Baca juga: Nadiem: Teknologi Semakin Tidak Bisa Dipisahkan dari Dunia Pendidikan

Pancasila jadi Nilai dasar Bela Negeri, imbuhnya, diatur dalam Pencetus 7 ayat (3).

Nilai dasar Bela Negara sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) meliputi:
a. cinta tanah air; b. sadar berbangsa & bernegara; c. setia di Pancasila sebagai ideologi negeri; d. rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan kemampuan awal Bela Negara.

“Karena tak sesuai dengan kedua UNDANG-UNDANG diatas, saya minta Negeri segera mencabut PP 57/2021 tentang SNP ini, ” pungkas legislator PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Baca juga