Laporan Kuli Tribunnews. com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Bagian Komisi II DPR RI sejak fraksi PAN Guspardi Gaus mengkritisi draf atau konsep RUU Pemilu 2020 yang mengatur syarat pengajuan calon kepala daerah.

Dalam drat revisi UU Pemilu itu, dinyatakan syarat pengajuan bahan kepala daerah hanya dapat diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai paling sedikit 20 persen dari jumlah status anggota DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah di dalam Pemilu anggota DPR sesuai buatan Pemilu Nasional sebelumnya.

Guspardi menjelaskan pada Pasal 741 ayat (3) dalam draf RUU tersebut menyatakan bahwa UU mulai berlaku setelah lima tahun sejak tanggal diundangkan, dikecualikan untuk Pilkada 2020, 2022, dan 2023 & mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Baca: Hasil Babak Pertama Borussia Monchengladbach vs Union Berlin, Bundesliga, Die Fohlen Unggul 2-0

“Namun, jika belum memungkinkan buat disahkan dan diundangkan, maka dengan otomatis pada pelaksanaan Pilkada spontan tahun 2020 ini, pencalonan kepala daerah masih mengacu pada UU no 6 tahun 2016, dengan ketentuan calon dapat diusulkan sebab partai politik atau gabungan golongan politik yang mempunyai paling kecil 20 persen dari jumlah kedudukan DPRD atau 25 persen sebab akumulasi suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah dengan bersangkutan, ” kata Guspardi pada Tribunnews, Minggu (31/5/2020).

Dalam draf RUU itu, pada pasal 192 untuk pemilihan Gubernur dan pasal 197 untuk penetapan Bupati dan Walikota dimasukkan tawaran syarat boleh mengajukan calon kepala daerah baik itu tingkat Gubernur, Bupati dan Walikota harus mengacu kepada perolehan suara partai kebijakan di tingkat pusat (DPR RI).

Baca: Hari Ketiga Rapid Test Massal pada Surabaya, BIN Temukan 153 Masyarakat Reaktif

Pencetus tersebut berbunyi:

Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Urusan 191 ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon kalau telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah status anggota DPR atau memperoleh 25 persen (dua puluh lima persen) dari suara sah dalam Pemilu anggota DPR sesuai hasil Pemilu Nasional sebelumnya.

Ketentuan baru tersebut, menurut Guspardi dinilai tidak adil.

Sebab ada partai politik yang berhasil lolos parliamentary threshold dalam tingkat pusat tetapi tidak menyatu kebawah alias tidak mendapatkan suara/kursi di tingkat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.