Informasi Wartawan Tribunnews. com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA awut-awutan Direktur PT Dua Anak Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito berharap majelis hakim memvonis dirinya dengan hukuman ringan.

Pasalnya, ia  merasa tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dalam kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih bening lobster atau benur sebesar 3 tahun penjara dan dam Rp200 juta sangat mengandung.

“Dalam jalan ini dengan hati yang tulus, mohon kerendahan bapak-bapak majelis hakim yang hamba muliakan untuk berkenan tampaknya nanti dalam memutuskan aniaya kepada sya dapat menganjurkan keringanan hukuman dari syarat penuntut umum, ” katanya  saat menyampaikan nota pledoi atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Gudang Penyimpanan Benur di Cisauk Digerebek, Mutlak Ada 85 Ribu Benih

Kepada majelis hakim, Suharjito merasa sudah bekerja keras berpose kooperatif, serta telah memberikan keterangan secara utuh di perkara ini.

“Saya korban penyalahgunaan wewenang dan jabatan penyelenggara negara, ” ucap Suharjito.

Selain itu, Suharjito mengucap terima kasih pada JPU KPK karena telah mengabulkan permohonan sebagai justice collaborator (JC).

Suharjito berjanji akan berpose konsisten dalam memberikan keterangan.

KPK menetapkan Suharjito sebagai tersangka sesudah ia menyuap eks Menteri Kelautan dan Perikanan  Edhy Prabowo  dan lima orang lainnya sebesar Rp2, 1 miliar.

Pemberian suap itu bertujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benur pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2020.

Membaca juga: Saat Hakim Bertanya Kenapa Cuma Satu Perusahaan yang Terseret Kasus Suap Kerelaan Ekspor Benur

Jaksa pun menuntut  Suharjito  dengan hukuman kejahatan kurungan selama 3 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan rumah.

Suharjito dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf an ataupun Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tarikh 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Untuk Undang-Undang Nomor 31 Tarikh 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pencetus 64 ayat (1) KUHPidana.