Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA semrawut Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) mengutuk terjadinya eksploitasi ABK WNI, khususnya pada Kapal Long Xin 629.

Ketua Presidium SPPI, Achdianto Ilyas Pangestu menodong masyarakat dan media terus memimpin kasus ini sampai tuntas.

Baca: Pemimpin Serikat Pekerja Chile Ungkap Rumah Rendah di Santiago Hampir Penuh pra Puncak Corona

SPPI juga akan fokus di dalam bagaimana kasus ini berjalan datang akhir dan bisa membuktikan dan menindak siapa yang harus bertanggungjawab dan diberikan hukuman.

“Ini ternyata terjadi beberapa kali dan di beberapa negara. Ternyata kapal ini masih bisa lenggang-lenggang di laut, makanya jika melakukan penekanan, ” ujar Ilyas di dalam talk show dengan ‘Monitor’ Jumat (15/5/2020).

Ada banyak aturan yang dilanggar terkait kejadian ABK Long Xin.

Salah satunya terkait perjanjian kerja laut (PKL) yang tidak ada standar.

Ilyas berbicara PKL yang di tanda tangan oleh ABK Indonesia adalah PKL yang ditanda tangani ABK secara maning agensi, bukan oleh sponsor kerja.

“Jadi manning agensi di Indonesia menandatangani perjanjian kegiatan tetapi maning agensi di Nusantara ini juga tidak langsung perkara dengan pemilik kapal tetapi menggunakan satu agensi lagi di sungguh negeri, dalam kasus ini menggunakan gengsi yang ada di Beijing, ” ujarnya

Lalu tidak adanya pengesahan dari PKL itu oleh pihak yang bertanggung jawab di PKL.