Laporan Wartawan Tribunnews. com, Malvyandie

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Dana kompensasi kepada BUMN melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sebagian besar merupakan utang Pemerintah.

Demikian situasi itu disampaikan  Mantan Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Menurut Mustafa, utang tersebut terkait dengan berbagai penugasan yang diberikan kepada BUMN sejak 3 atau 4 tahun yang lalu.

“Untuk itu, Pemerintah wajib membayar pinjaman tersebut. Tidak bisa diabaikan atau dihapuskan, ” kata Mustafa di Jakarta hari ini.

Baca: Update Corona di Mataram NTB, Rabu 3 Juni 2020: 1 Kasus Baru, Mutlak 248 Positif, 132 Dalam Pembelaan

Menurut Mustafa, Pemerintah memang wajib membayar utang, setelah BUMN melaksanakan berbagai program penugasan atau public service obligation (PSO).

Sebab barang bawaan biaya penugasan tersebut, memang ditanggung Pemerintah melalui APBN.

Kalau tidak dibayar, tentu mau membebani BUMN tersebut.

Termasuk di antaranya PLN dan Pertamina.

Pertamina misalnya, karena sudah melaksanakan berbagai penugasan Pemerintah sejak 2017, kurun lain, penugasan penyaluran Premium, sumbangan Elpiji 3Kg, subsidi BBM Solar dan Minyak Tanah.

“Kasihan kan BUMN. Cashflow-nya benar terganggu. Padahal cashflow BUMN sangat besar. Oleh karena itu masa zaman saya menjadi Menteri BUMN, kita yang menagih utang-utang pada Pemerintah, ” kata dia.