Laporan Kuli Tribunnews. com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum serta Keamanan Mahfud MD menganjurkan contoh kasus Baiq Nuril dalam menjelaskan revisi terpatok Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Bagian 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Sebelumnya Baiq Nuril diketahui turut memberikan pandangan dan pengalamannya kepada Tim Kajian UNDANG-UNDANG ITE yang telah memanifestasikan rekomendasi untuk merevisi pasal-pasal karet dalam UU ITE.

Sebagaimana diketahui pada 2015 lalu, Baiq Nuril dilaporkan atasannya yang berinisial M ke Polres Mataram dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dituduh menyebarkan rekaman suara M dengan menceritakan pengalaman seksualnya secara seorang perempuan yang selalu dikenal Nuril.

Pasal tersebut berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat sanggup diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Mahfud MD mengatakan dalam revisi terpatok UU ITE akan ada penambahan frasa “untuk diketahui oleh umum”.

Baca juga: Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung akan Teken SKB Terkait UU ITE Paling Perlahan-lahan Pekan Depan

Dengan penambahan frasa tersebut dalam revisi terpatok UU ITE, lanjut Mahfud MD, kata mendistribusikan menjelma tidak bisa dimaknai secara mengirim secara pribadi.

“Nah sekarang itu seperti Baiq Nuril tersebut kan karena kata ‘untuk diketahui oleh umum’ itu tidak ada. Sekarang kita bisa dihukum kalau tersebut didistribusikan untuk diketahui umum. Kalau melapor bahwa kami di rumah sakit diperlakukan kurang baik, melapor ke anaknya, kan ya tak apa-apa, tidak bisa dihukum, ” kata Mahfud MD.

Mahfud mengatakan revisi di tingkat seperti itulah yang ada dalam revisi terbatas UU ITE secara maksud memperjelas istilah-istilah yang ada di dalam peraturan tersebut.

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Segera Sinkronisasi Revisi Terbatas 4 Pasal Longgar di UU ITE

“Seperti itu yang kita beri penjelasan, sehingga revisinya itu secara substansi menambah kalimat, memperjelas maksud dari istilah-istilah dengan ada di dalam undang-undang itu, ” kata Mahfud MD.