TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA porakporanda Mahkamah Agung (MA) membatalkan Susunan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Cetakan 5 Tahun 2019 atas gugatan sengketa pilpres yang diajukan Rachmawati Sukarnoputri dan enam orang pemohon lainnya.

Rachmawati Soekarnoputri diputuskan menang melawan KPU pada Mahkamah Agung (MA) terkait Urusan 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Bahan Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Putusan yang diketok sebab ketua majelis Supandi pada 20 Oktober 2019 ini baru dipublikasi pekan ini.

“Menerima dan mengabulkan permohonan uji materiil/keberatan yang diajukan para pemohon untuk seluruhnya, ” demikian seperti dikutip dari salinan di situs Direktori Putusan MA, Selasa (7/7/2020).

Dalam pertimbangannya, MA membuktikan bahwa PKPU tersebut bertentangan secara Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal itu menjelaskan bahwa pasangan calon (paslon) terpilih adalah paslon yang merebut suara lebih dari 50 obat jerih dari jumlah suara dalam pilpres, dengan sedikitnya 20 persen perkataan di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Baca: Gugatan Sengketa Pilpres Dikabulkan MA, PKS: KPU Menetapkan Tindaklanjuti untuk Perbaikan ke Depan

Baca: KPU Yakin Penetapan Pemenang Pilpres 2019 Tidak Terpengaruh Terbitnya Putusan Mahkamah Agung 44/2019

MA menilai, berdasarkan pola perundang-undangan, PKPU telah melebihi preskripsi UU Pemilu yang lebih luhur sehingga tidak mencerminkan asas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian.

Adapun putusan itu lengkap itu berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, 2. ASRIL HAMZAH TANJUNG, 3. DAHLIA, 4. RISTIYANTO, 5. MUHAMMAD SYAMSUL, enam. PUTUT TRIYADI WIBOWO, 6. EKO SANTJOJO, 7. HASBIL MUSTAQIM LUBIS untuk sebagian;

dua. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Ijmal Republik Indonesia Nomor 5 Tarikh 2019 tentang Penetapan Pasangan Bahan Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Penetapan Umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Cetakan 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Umum;