Laporan Wartawan Tribunnews. com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Irwan, anggota Premi V DPR mendukung sikap pemerintah melakukan pengetatan serta peniadaan mudik pada Lebaran 2021, sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19.

Irwan mengatakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah menggunakan aturan terbaru, di mana periode 22 April sampai 5 Mei, dan 18 Mei sampai 24 Mei merupakan pengetatan bagi pergerakan manusia.  


MUDIK BERTAMBAH AWAL – Calon penumpang memadati Terminal AKAP Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (9/4/2021). Terkait adanya larangan pegangan oleh pemerintah, sejumlah masyarakat mengakalinya dengan mudik bertambah awal untuk menjalani konvensi munggah yakni menjalani pasar pertama puasa ramadan dalam kampung bersama keluarga bilangan, setelah itu mereka balik lagi ke Jakarta serta merayakan lebaran di ibukota. WARTA KOTA/NUR ICHSAN (WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN)

“Artinya, semenjak hari ini sudah dimulai pengetatan persyaratan pelaku kunjungan dalam negeri, ” perkataan Irwan, Rabu (22/4/2021).

Menurutnya, selain pembatasan mudik, pengetatan sebelum serta sesudah larangan memang perlu dilakukan untuk menekan lonjakan pulang kampung sebelum era larangan.

Baca juga: PO Safari Dharma Raya Upayakan Kondisi Rapid Antigen, Antisipasi Pengetatan Jelang Larangan Mudik

“Bagus aja itu untuk mengantisipasi lonjakan mudik sebelum peniadaan transportasi pasa tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei, ” paparnya.  

Membaca juga: Tarif Lebaran Bus Double Decker PO Gunung Harta ke Malang Tembus Rp 1, 5 Juta, Tersebut Rincian Lengkapnya

Satuan Tugas Pengerjaan Covid-19 telah mengeluarkan Addendum Surat Edaran Nomor 13 tahun 2021 tentang Penghapusan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyaluran Covid-19 Selama Bulan Bersih Ramadhan 1442 Hijriyah.

Mengucapkan juga: Mudik Lebaran Dilarang, PO Haryanto Ingatkan Bakal Maraknya Travel Gelap

Melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo itu, menegaskan maksud daripada addendum (tambahan klausul) Tulisan Edaran ini adalah menyusun pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April – 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei – 24 Mei 2021).

Sementara, selama masa penghapusan mudik 6 – 17 Mei 2021 tetap legal Surat Edaran Satuan Perintah Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghapusan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyaluran Covid-19 Selama Bulan Kudus Ramadhan 1442 Hijriah.

“Tujuan Addendum Tulisan Edaran yang diteken di 21 April ini adalah untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan, ” demikian bahana SE yang ditandatangani Doni Monardo pada Kamis (21/4/2021).