TRIBUNNEWS. COM, KAPUAS HULU – Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, abianus Kasim melaporkan balik seorang awak Kecamatan Mentebah, Paulus Alexander ke pihak kepolisian terkait dugaan pencemaran nama baik.

Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu, Iptu Siko menjelaskan, anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tersebut telah melaporkan warga bernama Paulus Alexander, warga Kecamatan Mentebah.

Paulus dianggap menuduh Fabianus Kasim telah menggunakan anggaran aspirasi anggota DPRD sebesar Rp 65 juta, dengan dititipkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu, belum terialisasi.

“Pastinya hingga hari ini terlapor belum diperiksa, karena setelah diundang belum hadir, tak diketahui keberadaanya saat itu, ataukah menolak untuk hadir. Orangnya tak ada dan masih dicari sebab infonya suka pindah-pindah, ” membuka Iptu Siko, Jumat (1/5/2020).

Baca: Pakar Epidemiologi UI Ragukan Prediksi Covid-19 Sudah Pada Juni 2020

Sementara itu, Anggota DPRD Kapuas Hulu, Fabianus Kasim pada saat dikonfirmasi oleh sejumlah media, enggan berbicara banyak.

Tempat mengaku telah menyerahkan proses kaidah ke Kepolisian Polres Kapuas Desa.

“Saya menjalankan perintah dan fungsi sebagai anggota DPRD melalui reses, menyerap, menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat di asas saya. Kalau ada yang bekerja lain silakan, kita ini negara hukum, ” ungkapnya.

Terpisah, terlapor yaitu Paulus Alexander menyatakan, awalnya dirinya telah melaporkan Fabianus Kasim pada tanggal 11 Desember 2019, karena telah dianggap melakukan tindakan pidana atas perampasan hak gagasan penggagas pencari tanda independen Petikah tragedi penjajahan Jepang tahun 1942 – 1946 dengan terjadi di Desa Nanga Dua, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu.

Baca: Reaksi Baim Wong dan Paula saat Anak Raffi Ahmad Bolehkan Kiano Menginap, Rafathar: Mama Suka Bayi

“Sampai hari ini laporan saya ini tidak ada respon dari bagian kepolisian. Saya menunggu ini sudah 5 bulan, tapi malah kepolisian mendatangi saya, pada tanggal 24 April 2020, untuk meminta mengesahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan tetap saya tolak menandatangani surat tersebut, ” ujarnya.

Paulus mempertanyakan dasar polisi melakukan penyidikan terhadap dirinya.