TRIBUNNEWS. COM – DPD RI melaksanakan Sidang Sempurna ke-10 dengan agenda Masukan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan, Pengesahan Keputusan DPD MENODAI, Pidato Penutupan Pada Akhir Masa Sidang IV Tahun Sidang 2020-2021, di Gedung Nusantara V, Komplek Dewan perwakilan rakyat Senayan Jakarta, Jumat, (9/4/21).

Wakil Pemimpin DPD RI Nono Sampono meminta Senator Seluruh Indonesia mendukung penuh pandangan DPD RI terhadap Otsus Papua hingga penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI Papua.

“Selain itu, DPD RI meminta seluruh pihak untuk dapat mendukung pengesahan RUU Tentang Daerah Kepulauan dikarenakan RUU ini sanggup memaksimalkan pengelolaan potensi-potensi dan menjadi solusi atas permasalahan pembangunan di daerah-daerah yang bercirikan kepulauan, ” buka Nono Sampono didampingi Pemangku Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga pada sesi paripurna ini meminta Pengesahan Pandangan DPD RI Kepada RUU Tentang Perubahan Ke-2 Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan menyampaikan laporan jalan pelaksanaan tugas Penyusunan RUU Tentang Perubahan UU Bagian 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pembahasan RUU Tentang Daerah Kepulauan & Penataan Daerah (Usul Kawasan Otonom Baru).

“DPD RI menilai bahwa revisi UU Otonomi Khusus semestinya tidak hanya sampai untuk memperpanjang keberlakuan Sedekah Otonomi Khusus, melainkan juga dijadikan momentum untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Papua melalui kecendekiaan yang tepat yang tertuang dalam revisi ini nantinya, ujar Fernando.

“Pansus mencatat empat masalah mendasar yang masih dihadapi Papua saat ini yaitu, perbedaan pemahaman dan prinsip tentang sejarah Papua, persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), pembangunan yang belum sepenuhnya terealisasi, dan marginalisasi kepada orang asli Papua, ” lanjutnya.

Bilamana yang sama, Komite II DPD RI melaporkan buatan Pengawasan terhadap Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 16 tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K) dan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“DPD RI membakar revisi UU SP3K, serta mendesak pemerintah agar lekas menerbitkan aturan turunannya bersifat peraturan menteri untuk memperkuat penyelenggaraan sistem penyuluhan terutama perikanan dan kehutanan, ” ungkap Wakil Ketua Komite II Hasan Basri.

Sementara itu, Komite III DPD RI melangsungkan pengawasan dalam rangka inventarisasi materi penyusunan pengawasan pada pelaksanaan UU Wabah Menular. Komite III DPD RI juga melakukan Keberadaan UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular mendesak untuk dievaluasi dan diperbaharui dan Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU Tentang Praktik Ilmu jiwa.

“Landasan dasar yang dijadikan rujukan UU Wabah Menular sudah tak relevan dan sudah diganti oleh pelbagai perundang-undangan dengan baru, Pasal-pasal yang menyusun wabah penyakit menular di dalam UU Wabah Menular benar terbatas, ” kata Senator Aceh Fadhil Rahmi.

Sedangkan Komite IV DPD RI melaporkan pengamalan tugas Komite IV melanggar Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Cetakan 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan Hasil Penjagaan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 21 Tarikh 2008 Tentang Perbankan Syariah.

“Komite IV akan melaksanakan pengawasan UNDANG-UNDANG dan program prioritas nasional di daerah, antara asing Inventarisasi Materi prioritas daerah dalam rangka penyusunan Jadwal Kerja Pemerintah/Daerah Tahun 2022, dan Inventarisasi Materi pada rangka penyusunan RUU Tentang Pinjaman Daerah, ” mengakhiri Sukiryanto.