TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang /RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) lewat Rapat Paripurna DPRD Senin (5/10/2020) kemarin. Begini perjalanannya.

Berasal dari usulan Presiden Joko Widodo ( Jokowi), RUU Cipta Kerja merupakan RUU merupakan bagian daripada RUU Prioritas Tahun 2020 di dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020.

Pembahasan RUU Menjadikan Kerja oleh pemerintah dan DPR ini terbilang kilat dibandingkan secara pembahasan RUU lain.

Bahkan, awalnya RUU Cipta Kerja bisa selesai sebelum 17 Agustus meskipun di tengah pandemi Covid-19.

Bandingkan dengan RUU lain yang belum juga diselesaikan oleh DPR seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Padahal jika dilihat dibanding jumlah Daftar Inventarisasi Masalah ataupun DIM, pasal-pasal di RUU Membangun Kerja yang dibahas jumlahnya jauh lebih banyak.

Dikebutnya pembahasan RUU ini diklaim menetapkan kemudahan investasi di Indonesia.

Sidang-sidang pembahasannya dilakukan siang malam bahkan hingga larut malam, meskipun dibahas di tengah masa reses dan pandemi.


Suasana pembahasan level II RUU Cipta Kerja di Rapat Paripurna di Kompleks Dewan perwakilan rakyat, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Peraturan Cipta Kerja disahkan menjadi Peraturan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Pemerintah dan Baleg DPR RI memang sempat menunda pembahasan Klaster Ketenagakerjaan ini sesudah mendapat perintah resmi dari Kepala Joko Widodo pada 24 April lalu.

Hal ini untuk merespons tuntutan buruh dengan keberatan dengan sejumlah pasal di klaster tersebut.