Laporan Wartawan Tribunnews. com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA   porakporanda Indonesia Corruption Watch (ICW) menghargai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) lamban dalam memutus sangkaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri.

Pengkaji ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, sepatutnya sejak beberapa waktu lalu, Dewan Pengawas KPK sudah bisa memutuskan hal tersebut.

“Terlebih, tindakan dari Ketua KPK diduga keras telah bertentangan dengan Sistem Dewas yang melarang setiap bagian pegawai KPK menunjukkan gaya tumbuh hedonisme, ” kata Kurnia di dalam keterangannya, Selasa (15/9/2020).

Baca:   Pimpinan DPR Minta Publik Berpikir Positif Soal Penundaan Sidang Vonis Etik Firli Bahuri

Maka dari itu, logat Kurnia, ICW meminta agar Jawatan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi nilai berat kepada Firli Bahuri sekaligus merekomendasikan agar yang bersangkutan segera mengundurkan diri.

Bila Komjen Pol Firli tidak teristimewa menjabat sebagai Ketua KPK, menurutnya, niscaya beban kelembagaan tersebut berkurang, tinggal menyisakan problematika UU 19/2019 yang saat ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca:   MAKI Curiga Putusan Etik Firli Bahuri Ditunda Dewas KPK

Selain tersebut, ICW juga sangat heran jika ada pihak yang beranggapan menggunakan helikopter mewah tersebut bukan merupakan potret hedonisme.

“Sebab, ada banyak transportasi publik/pribadi dengan dapat digunakan, daripada mesti mencantumkan helikopter mewah itu, ” sebutan Kurnia.

Terakhir, ICW mewanti-wanti jangan sampai jelang maklumat pada Rabu (23/9/2020) pekan pendahuluan dimanfaatkan oknum atau kelompok tertentu.

Baca:   KPK Tunda Sidang Putusan Etik Firli Bahuri Akibat Dewas Interaksi dengan Pegawai Membangun Covid-19

“Untuk mencoba mengintervensi proses sidang nilai di Dewan Pengawas KPK, ” katanya.

Diketahui, sidang putusan dugaan pengingkaran etik Firli Bahuri sedianya digelar Selasa (15/9/2020) hari ini.

Namun, sidang tertunda kelanjutan tiga anggota majelis etik, yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho, dan Syamsuddin Haris harus melangsungkan swab test pada hari itu. Ketiganya diindikasikan berinteraksi dengan pegawai KPK yang terpapar Covid-19.