Informasi Wartawan Tribunnews. com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Warga Kalimantan meminta Undang-Undang Pengelolaan Mineral & Batubara (UU Minerba) dibatalkan perlu keselamatan rakyat.

Sombong Anjani, dari Jaringan Advokasi Terowongan Kalimantan Utara menilai, UU Minerba merupakan produk hukum yang tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan mengenyampingkan kebutuhan masyarakat.

Ia pun menolak adanya penggandaan izin penambangan baru serta mendesak agar kasus-kasus hukum di Kalimantan Utara dievaluasi.

“Empat kabupaten di Kalimantan Utara ditelanjangi. Di kabupaten Malinau, PDAM mengakhiri distribusi air karena air tidak bisa disaring, ” ujar Ramai dalam diskusi virtual, Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

Menyuarakan: Demokrat Putuskan Dukung Denny Indrayana Sebagai Cagub Kalimantan Selatan

Selain itu, sirih Ria, di Kabupaten Tana Tidung, perusahaan tambang beroperasi di zona hutan tanpa izin dan Kabupaten Nunukan dikapling oleh enam perusahaan tambang yang merugikan masyatakat.

“Serta izin di Kabupaten Nunukan yang carut marut, ” ucap Ria.

Diketahui, Kalimantan merupakan salah satu wilayah tambang terluas di Indonesia dengan banyak digarap oleh perusahaan-perusahaan luhur.

Ucap saja, PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia hak Aburizal Bakrie, PT Indominco Sendiri milik PT Indo Tambangraya Mulia yang sahamnya dikuasai Banpu Minerals Singapore Private Limited, dan PT Adaro Indonesia milik PT Adaro Energy yang digawangi Garibaldi Thohir, kakak dari Menteri Badan Cara Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Baca: Senator Kirim Nota Protes kepada DPR dan Pemerintah Atas Pengesahan UU Minerba

Tetapi, perusahaan-perusahaan yang mengklaim memiliki peraturan kelola perusahaan yang baik itu justru menjadi sumber kerusakan yang terjadi di Kalimantan.

Berdasarkan keterangan Taufik Iskandar, perwakilan masyarakat Desa Santan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kerusakan akibat kesibukan semena-mena penambangan oleh Indominco Mandiri sangat kompleks.

Limbah yang dibuang ke Sungai Santan telah menyebabkan polusi air yang sangat parah, sehingga masyarakat tak lagi bisa memperoleh air suci secara gratis.

Kini, mereka harus merogoh Rp 200 ribu Rp 400 ribu untuk memenuhi kebutuhan air bersih.