TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA –   Komisi II DPR menyebut Pilkada serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020 tidak menetapkan ditunda.

Hal tersebut dilakukan, karena pemerintah dan penyelenggara Pemilu akan menerapkan protokol kesehatan tubuh pencegahan Covid-19 lebih ketat, beserta sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Anggota Komisi II DPR Sodik Mudjahid mengatakan, pasar lalu Komisi II mengundang Gajah Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, serta DKPP untuk menyikapi Pilkada 2020, setelah melewati tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah.

Saat rapat, kata Sodik, hasil evaluasi penyelenggara Pemilu dan negeri menyebut, tahapan-tahapan Pilkada 2020 sedang bisa dilaksanakan dengan syarat adat Covid-19 diterapkan secara sempurna.

“Untuk mendukung hal itu, maka rapat pada hari itu menyepakati beberapa hal. Meminta KPU menambah syarat diskualifikasi kepada calon yang melanggar protokol Covid-19, ” papar Sodik saat dihubungi Tribun, Jakarta, Sabtu (19/9/2020).

Baca:   Sepakat Dengan JK, Ujang Komaruddin: Pilkada Bisa Diundur, Tapi Nyawa Rakyat Tak Bisa Dikembalikan

Selain itu, logat Sodik, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan sanksi tegas kepada pemerintah daerah yang tak memenuhi protokol Covid-19 dalam penyelenggaraan Pilkada.

Selanjutnya, Bayaran II meminta semua pihak memajukan koordinasi ke semua pemangku hajat Pilkada, termasuk aparat keamanan dalam menerapkan protokol Covid-19.

“Lalu ditambah alokasi anggaran buat penambahan alat dan petugas kesehatan tubuh, ” ucap politikus Gerindra itu.

Baca:   Jusuf Kalla: Pandemi Covid-19 Jadi Bencana Terbesar Dalam Satu Abad Terakhir

Sebelumnya, Wakil Presiden Nusantara ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyarankan pilkada ditunda, asalkan sulit mencegah masyarakat berkerumun bertemu protokol kesehatan yang disarankan.

“Kalau memang sulit dan ternyata susah untuk mencegah gabungan orang hanya 50 sesuai patokan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, maka lebih manfaat ke kelompok itu bisa ditunda pilkada, ” ujar JK, dalam acara donor darah, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (19/9/2020).

Bahkan, JK menyarankan agar Pilkada ditunda hingga pemerintah berhasil menemukan vaksin Covid-19.

Harapannya dengan ada vaksin, maka angka penyebaran Covid-19 bisa menurun terlebih dahulu.

“Saya sarankan ditunda dulu sampai beberapa bulan sampai dengan vaksin ditemukan & vaksin ditemukan nanti langsung meluncur itu (angka penyebaran Covid-19), ” kata dia.